Jawa Timur, fokusberita.co.id – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah kembali mencuat dan menimbulkan keresahan mendalam di kalangan wali murid dan peserta didik.
Alih-alih mendapat lingkungan pendidikan yang aman dan mendidik, sebagian orang tua justru mengaku hidup dalam tekanan dan ketakutan saat harus memenuhi berbagai pungutan yang diduga tak memiliki dasar hukum jelas.
Sejumlah wali murid menyampaikan bahwa pungutan tersebut kerap dibungkus dengan dalih “kesepakatan, iuran sukarela, hingga kebutuhan sekolah”.
Namun pada praktiknya, penolakan kerap berujung pada tekanan moral, perlakuan berbeda terhadap siswa, bahkan ancaman tidak tertulis yang membuat orang tua memilih diam.
“Kami takut kalau menolak, anak kami jadi sasaran. Dipersulit, dipermalukan, atau tidak dilayani maksimal,” ungkap salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ironisnya, meski isu dugaan pungli di sekolah-sekolah Jawa Timur telah berulang kali dilaporkan dan ramai diperbincangkan di ruang publik, langkah tegas dari pemerintah provinsi dinilai belum terlihat nyata.
Aparat terkait disebut lebih sering mengeluarkan imbauan normatif ketimbang melakukan audit menyeluruh atau penindakan yang memberi efek jera.
Pengamat pendidikan (juga tidak mau namanya dipublikasikan) menilai pembiaran ini berbahaya. Selain mencederai prinsip pendidikan gratis dan berkeadilan, praktik semacam ini juga menormalisasi budaya ketakutan dan ketidakjujuran sejak dini.
“Jika dugaan pungli terus dibiarkan, sekolah berubah dari ruang pembentukan karakter menjadi ladang tekanan ekonomi. Negara seharusnya hadir, bukan sekadar menjadi penonton,” tegasnya.
Minimnya transparansi dan lemahnya pengawasan membuka ruang subur bagi praktik-praktik menyimpang. Wali murid berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan, hingga aparat penegak hukum tidak lagi menutup mata dan segera mengambil langkah konkret, mulai dari audit terbuka, saluran pengaduan yang aman, hingga sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melanggar.
Selama ketegasan hanya berhenti di wacana, dugaan pungli di sekolah akan terus mengintai, dan ketakutan wali murid serta siswa akan tetap menjadi harga mahal yang harus dibayar dalam dunia pendidikan. (Tim/Red/HS)
