Pasuruan, Harianjatim.id – Ketua DPD LSM Penjara Indonesia Jawa Timur, Zainul Abidin, S.H., mempertanyakan transparansi tindak lanjut laporan dugaan ketidaksesuaian pembangunan Gedung Futsal dan Penerangan Jalan Umum (PJU) bernilai total Rp1.281.174.000 di Kabupaten Pasuruan.
Laporan resmi tersebut dilayangkan setelah ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan realisasi fisik di lapangan.
”Kami ingin memastikan proses pengawasan berjalan objektif dan transparan. Pemeriksaan tidak boleh sebatas verifikasi administratif di atas meja, melainkan wajib dilakukan pemeriksaan fisik secara detail di lapangan,” tegas Zainul. Selasa, 15/09/2026
Menanggapi isu yang beredar di Desa Karangmenggah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, mengenai adanya pengembalian uang sebesar Rp500 juta, pihak Inspektorat Kabupaten Pasuruan memberikan bantahan tegas. Saat dikonfirmasi langsung oleh Zainul, perwakilan Inspektorat menyatakan rumor tersebut tidak berdasar.
”Tidak ada, itu tidak benar. Kemarin kami hanya kulonuwun (permisi), izin melakukan pemeriksaan, meminta dokumen terkait, serta melakukan cek awal di lapangan. Setelah itu kami pulang,” ujar perwakilan Inspektorat (Agung).
Di sisi lain, upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Karangmenggah Solichin terkait proyek senilai Rp1,28 miliar ini tidak membuahkan hasil. Kades memilih bungkam, yang semakin memicu tanda tanya masyarakat mengenai transparansi pengelolaan anggaran proyek tersebut.
Zainul menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Pihaknya siap menyerahkan seluruh data lapangan, dokumentasi foto, dan video kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun Aparat Penegak Hukum (APH).
”Kami tidak mendahului hasil audit resmi Inspektorat. Prinsip kami jelas: jika benar katakan benar, jika ada kekurangan harus diperbaiki, dan jika ditemukan indikasi kerugian negara, harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkas Zainul. (Red*)
